Pikiran Cirebon – Komitmen Pemerintah Daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menghadiri rapat koordinasi strategis yang digelar TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah se-Jawa Barat di Aula A.H Nasution Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Rapat tersebut membahas penanganan sampah dan antisipasi dampak musim kemarau Panjang.
Forum yang berlangsung di Jakarta tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Selain membahas pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pertemuan juga menyoroti kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran Komandan Distrik Militer (Dandim) Kodam III/Siliwangi.
Dalam arahannya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini tidak lagi dipandang sebagai isu kebersihan semata, melainkan telah menjadi tantangan nasional yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan energi, dan keberlanjutan pembangunan.
“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, TNI AD terus mendorong berbagai program yang tidak hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau waste-to-fuel. Program ini tengah dikembangkan di sejumlah lokasi strategis, termasuk TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, TPA Jatibarang di Semarang, hingga TPA Suwung di Denpasar.
Teknologi tersebut dinilai mampu menghadirkan solusi ganda, yakni mengurangi penumpukan sampah sekaligus menghasilkan energi yang bernilai ekonomi. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih produktif dan ramah lingkungan.
Selain isu persampahan, rapat juga membahas potensi dampak kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Ancaman kekeringan menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat, sektor pertanian, serta ketersediaan air bersih.
Menanggapi hal tersebut, TNI AD menyatakan kesiapan untuk mendukung distribusi air bersih dan berbagai langkah mitigasi yang diperlukan daerah. Kekuatan aparat kewilayahan hingga tingkat desa dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat respons terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik dukungan yang diberikan TNI AD kepada pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi yang terbangun selama ini telah menghasilkan berbagai capaian positif dalam pembangunan maupun penanganan persoalan sosial dan lingkungan.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menilai forum tersebut memberikan banyak masukan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau sekaligus memperkuat penanganan persoalan sampah.
“Tadi banyak hal yang dibahas, terutama terkait persoalan sampah dan upaya mengantisipasi kemarau panjang. Ada beberapa opsi dan program yang disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Kasad yang bisa menjadi peluang bagi daerah,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan maupun penguatan pengelolaan lingkungan, termasuk program-program yang memungkinkan mendapat dukungan dari TNI AD.
“Kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Dinas Lingkungan Hidup akan menyusun dan memetakan kebutuhan yang diperlukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, sehingga ketika kondisi tersebut terjadi, masyarakat sudah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang optimal,” jelasnya.
Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi peluang besar untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lingkungan yang selama ini dihadapi daerah.
“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, upaya penanganan sampah maupun mitigasi kekeringan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.
