Pikiran CRB – Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Madiun pada Kamis (12/2/2026). Dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, kunjungan kerja ini untuk mendalami skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ), sebuah terobosan yang dinilai sukses menjadikan Madiun sebagai pelopor penerangan jalan efisien di Indonesia.
Wali Kota menyatakan bahwa langkah studi tiru ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan warga. Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghambat bagi pelayanan publik. Dengan mempelajari keberhasilan Madiun yang telah memulai skema KPBU sejak September 2022, Kota Cirebon optimistis bisa menghadirkan cahaya di setiap sudut jalan tanpa membebani keuangan daerah secara drastis.
“Kami datang ke sini untuk belajar, Kabupaten Madiun adalah yang pertama di Indonesia yang sukses mengeksekusi proses KPBU APJ ini. Semangatnya adalah kolaborasi, sebagaimana arahan Bapak Presiden agar kepala daerah saling bahu-membahu dan menolong dalam membangun wilayahnya,” ujar Wali Kota.
Wali Kota memboyong jajaran lengkap jajaran perangkat daerah, mulai dari Pj Sekda, Dishub, Bappelitbangda, hingga unsur Inspektorat. Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai aspek hukum, keuangan, dan teknis infrastruktur dapat diserap secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan.
Selain masalah lampu jalan, Pemkot Cirebon juga menunjukkan ketertarikan untuk mengadopsi sistem serupa pada sektor pengelolaan sampah dan infrastruktur lainnya. Wali Kota berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif setelah dari Madiun dapat segera membuahkan progres nyata. “Matur suwun atas sambutan hangat Bapak Bupati Madiun. Kami ingin apa yang dihasilkan dari sini segera dieksekusi, kalau bisa tahun ini juga sudah ada progres signifikan untuk Kota Cirebon,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik niat tulus jajaran Pemerintah Kota Cirebon. Ia memaparkan bahwa hingga saat ini, kolaborasi dengan badan usaha telah mencakup 7.459 titik lampu. Hasilnya pun sangat terasa pada efisiensi anggaran, biaya operasional listrik yang semula mencapai Rp13–14 miliar per tahun, kini terpangkas hingga 50 persen menjadi hanya Rp6–7 miliar berkat penggunaan teknologi LED.
“Selain efisiensi fiskal, skema ini memberikan jaminan kualitas layanan selama 10 tahun. Pihak swasta wajib memastikan lampu menyala, dan jika ada kerusakan, harus diperbaiki maksimal dalam waktu 24 jam. Ini adalah bentuk kepastian layanan bagi masyarakat,” jelas Hari.
Lebih lanjut, Hari menekankan bahwa dampak dari jalanan yang terang benderang merembet ke sektor ekonomi dan keamanan. Ia menceritakan bagaimana geliat ekonomi malam hari meningkat karena pedagang merasa aman berjualan hingga pukul 21.00 WIB, yang sebelumnya hanya sampai sore hari. Kondisi wilayah yang terang dan kondusif secara otomatis meningkatkan daya tarik bagi para investor.
“Investor itu butuh keamanan. Murah saja tidak cukup kalau tidak aman. Dengan terciptanya kondisi wilayah yang terang benderang, risiko gangguan keamanan berkurang dan iklim investasi pun tumbuh positif. Inilah yang kami tawarkan melalui komitmen pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Bupati Madiun.
Untuk diketahui, Proyek KPBU APJ Kabupaten Madiun telah diakui secara nasional dengan meraih berbagai penghargaan dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, hingga Kementerian PUPR, menjadikannya model percontohan nasional bagi daerah lain yang ingin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan.
